PROBLEMATIKA SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PERADILAN TIPIKOR

ABSTRAK

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuanngan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan berlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Oleh karena itu, berbagai instansi membuat peraturan perundang-undangan tersendiri, padahal dalam kegiatan operasional semua instansi terdapat potensi korupsi. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi tersebut didasarkan pada aturan formil acara p0idana biasa, bukan dengan aturan formil korupsi yang extra ordinary crime.

Mengingat bahwa tindak pidana kiorupsi adalah extra ordinary crime sehingga penanggulangannya pun diperlukan caa-cara yang luar biasa, sehingga dengan hanya mengandalkan hukum secara pidana (KUHP) maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang pembrantasan tindak pidana korupsi, juga diatur tentang beberapa ketentuan yang diperlukan untuki lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan secara khusus, antara lain dengan cara penetapan “sistem pembuktian terbalik”, yakni pembuktian terhadap terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan yangb sebaliknya.

PEMBAHASAN

Dengan demikian, sistem hukum merupakan kesatuan yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling bergantung atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, maka sistem hukum pidana adalah merupakan kesatuan yang terdiri dari subsistem hukum pidana yang saling melengkapi atau saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan hukum pidana. Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum akan menentukan arah penegak hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat.

Langkah penegakan hukum terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pada akhir-akhir ini mencuat dan menjadi wacana yang hangat dibicarakan diberbagaia kalangan, merupakan contoh nyata betapa proses penegakan hukum terhadap korupsi Indonesia sangat lemah dan cenderung diskriminatif. Penanganan kasus BLBI cenderung kontroversi dan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Dalam kasus BLBI misalnya, dua direksi diberikan SK 2 (Surat Ketetapan Lunas) dan Menteri Keuangan, sementara sejumlah penerima BLBI lainnya dihukum. Politik kriminal dalam upaya penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi hingga saat ini dinilai banyak kalangan memadai. Reformasi yang digulirkan di Indonesia yang mengagendakan salah satu fokus utama adalah penegakan supremasi hukum terhadap tindak pidana korupsi, ternyata hingga sepuluh tahun era reformasi belum menemui hasil y6ang menggembirakan.

Ukuran keberhasilan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya tidak semata-mata diletakkan pada keberhasilan mengadili atau memasukkan sebanyak mungkin koruptor ke penjara, melainkan seharusnya dipandang dari sistem hukum yang komperehenssif, yaitu sejumlah mana pembangunan sistem yang tidak korup. Karena tanpa perubahan sistemik maka penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi hanya memproduksi koruptor-koruptor baru. Karena terbangunnya sistem yang transparan dan demokratis akan berdampak besar pada upaya membatasi peluang para koruptor yang memegang kekuasaan untukmelakukan penyalahgunaan kekuasaannya di kemudian hari. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komperehensif.

Pengelolaan sumber daya alam cenderung tidak berpihak kepada kemakmuran rakyat, sementara itu kemampuan untuk mengungkap pelaku-pelaku korupsi masih minim. Untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi diperlukan petugas khusus atau saksi ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang itu. Terungkapnya suatu perkara korupsi tidak bersifat seketika, melainkan setelah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian, karena semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan perbuatannya. Korupsi di lingkungan birokrasi biasanya telah dikemas dengan berbagai mekanisme administrasi sehingga tidak dapat dengan segera terungkap. Hal ini telah mengakibatkan kesulitan yang menghambat para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti, kesulitan menemukan tersangka / saksi karena sudah pindah / dimutasi atau pensiun, terutama kesulitan menghitung jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut.

Peluang untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku KKN dapat dicapai yaitu dengan :

(1)komitmen politik

Aspek utama yang harus ditetapkan sebelum merumuskan strategi pemberantasan korupsi adalah mengkristalkan tujuan nasional yang ingin dicapai berkaitan dengan pembrantasan, selanjutnya dirumuskan bentuk komitmen politik nasional yang konkret.

(2)komitmen politik rakyat secara konkret

Berdasarkan keinginan dan aspirasi rakyat Indonesia yang jelas, tujuan untuk segera menegakan hukum secara konsisten terhadaptindak pidana korupsi yang ingin dicapai.

(3)komitmen politik lembaga tinggi negara secara konkret

Setiap lembaga tinggi negara tersebut perlu menunjukan komimen politik secara konkret, yang mencakup : mengeluarkan pernyataan resmi dalam bentuk fakta integritas kepada masyarakat secara umum bahwa pihaknya akan menggunakan kewenangan untuk ikut aktif membranht5as korupsi, memberikan contoh konkret kepada masyarakat secara umum yang menunjukan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja internal yangtelah dikeluarkan tersebut.

Menurunnya tingkat kejahatan merupakan indikator penilaian efektivitas kinerja sistem peradilan pidana, dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukan tidak efektifnya sistem peradilan itu sendiri. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyidikan dan penyidikan oleh polisi, tahap penentuan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam praktik-praktik sistem hukum pembrantasan korupsi di Indonesia memiliki berbagai faktor kesulitan yang tinggi untuk diselesaikan secara tuntas.

Pada tatanan korupsi tingkat elite dan transnasional dalam mengelola sumberdaya alam terutama kekayaan alam melalui transaksi kontrak bisnis, para pejabat pemerintah yang bertugas menjalankan aset-aset yang dimiliki tiba-tiba saja dapat menjadi konglomerat, dengan cara memperoleh saham hadiah kolusi atau privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN menjualnya dengan harga murah melalui penyuapan, atau bahkan memilikinya dengan perantara keluarga dan teman-teman mereka. Problematika ini berhubungan dengan aspek kultural yang mempengaruhi proses penegakan terhadap korupsi itu sendiri. Hal ini memberikan konsekuensi logis terhadap lemahnya penerapan sistem hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi dalam praktek sistem hukum dalam negara hukum saat ini dan konsistensi penegak hukum mkerupakan fenomena sosial yang sangat kompleks.

Perkembangan korupsi di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari faktor pemahaman terhadap eksistensi korupsi itu sendiri. Kondisi aktual yang menjadi fenomena dalam kehidupan hukum masyarakat khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, menunjukan adanya perbedaan pemahaman baik di kalangan aparat penegak hukum sendiri maupun antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Perbedaan pendapat ini merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan sudut pandang, kepentingan dan pengetahuan masing-masing. Oleh karena itu strategi sosialisasi tentang eksistensi korupsi kepada semua lapisan masyarakat menjadi sangat penting. Kesamaan pandangan hingga kesamaan visi misi dalam memandang korupsi, menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi.

Fenomena perbedaan pemahaman terhadap eksistensi korupsi ini lebih kepada adanya perbedaan interpretasi terhadap korupsi itu sendiri, tergantung dari sudut pandang mana orang memandang, pendekatan yang digunakan secara kepentingan pihak yang menafsirkan. Pemahaman dunia usaha tentu menggunakan pendekatan ekonomi atau bisnis, pemahaman yuridis tentu menggunakan yuridis atau hukum, sedangkan masyarakat lebih pada penggunaan pandangan atau pendekatan sosial budaya. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang supaya kaedah itu dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hakimnya saja, tetapi juga pada pihak lain (subjek).

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpadu yang menghambat orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu kuat dan mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur  kejahatan  yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan kesejahteraan bersama. Bahkan, karena sudah tersistem gerakan korupsi sudah menjadi mafia. Munculnya organisasi model mafia hukum menunjukan gejala kritis institusional negara dimana ketidakadilan lebih didominasi dari pada keadilan. Korupsi merajalela sampai mengaburkan batas negara antara yang baik dan di8larang, yang legal dan ilegal, pelanggaran dan norma, jadi korupsi telah mengakar dan menjadi habitat buruk bangsa. Jaringan korupsi terbentuk mengikuti pola isolasi sesuai model pembagian kerja. Maka koordinasi tetap efektif dan kerahasiaan tetap terjaga. Strategi ini memungkinkan untuk memutuskan mata rantai sehingga jaringan tidak mungkin terbongkar.

Pemerintah yang terjebak pengaruh korupsi secara struktural menjadi tidak berwibawa. Generasi penerus korupsi akibatnya muncul pengadilan jalanan militer dengan alasan kepentingan kelompok melaksanakan aksi secara anarki bentuk tindak pidana massal. Melawan gerakan korupsi yang secara sistematik dan telah menjadi kejahatan struktural maka diperlukan kajian perlindungan kesiapan penegak hukum dengan mengantisipasi atau perbaikan titik lemah menjadi sarana jaringan koruptor yaitu membenahi melemahkan struktural penegak hukum meliputi fasilitas pengorganisasian, sarana dan prasarana dan penganggaran. Dealam mewujudkan pemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat publik baik politisi, birokrasi, dan penyelenggara negara lainnya sebagai institusi negara, wajib bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakaannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diberikan kepadanya.

Agar penyelenggara negara selaku pejabat publik dapat melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dalam memberikan layanan publik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan publik, dibutuhykan adanya kontrol yang efektif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kontrol yang bersifat internal maupun eksternal harus dikelola dengan baik dan profesional, agar tindakan yang menyimpang dari etika administrasi negara dan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dan dilakukan tindakan koreksi secepatnya, sehingga akuntabilitas kinerja penyelenggara negara terutama aparat penegak hukum yang mengawal undang-undang dalam menegakkan supremasi hukum, dapat memnuhi tuntutan dan harapan publik. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hyak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban.

Korupsi di Indonesia telah memasuki taraf yang sangat kompleks, virus korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintah, mulai dari tingkat paling tinggi yaitu sampai pada tingkat kepresidenan, kemudian menjalar nke semua lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi Indo9nesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.  Dari sudut pandang ekonomis, hukum, dan moral, korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Manajemen pembangunan cenderung dijadikan proyek dan kesempatan menjarah uang negara. Secara strategis korupsi dalam praktik bisnis misalnya, yang paling dominan hanya menguntungkan sebagian kecil orang dan menjadi akar masalah negara terpuruk ke dalam krisis adalah KKN level internasional sehingga diperlukan kerja samainternasional antar yuridis berbagai negara.

BUDAYA PENEGAK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Faktor lainnya dari substansi hukum dan strutur hukum, yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana adalah unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atas dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya, seperti konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektifitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri. Kontroversi terhadap putusan pada perkara-perkara korupsi di Indonesia, pada dasarnya dapat dibaca sebagai bentuk perkembangan tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang semakin kritis. Akan tetapi dapat pula dibaca sebagai fenomena perbedaan persepsi dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang didasarkan pada sudut pandang masing-masing pihak, serta kepentingan dan tujuan tersendiri.

Aspek budaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan korupsi di suatu negara. Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak keras praktek-praktek korupsi dalam wilayahnya, maka korupsi akan sulit berkembang di daerah itu. Akan tetapi jika aspek budaya itu yang secara tidak langsung menerima praktek-praktek korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apa pun aparat penegak hukum, tidak akan mampu menanggulangi perkembangan korupsi itu. Kontroversi faktor kelemahan budaya hukum dengan hasil budaya hukum tindak pidana korupsi sesuai fakta empiris disebabkan terjadinya budaya kerja penegak hukum yang parsial tanpa integritas moral yang kokoh, bahkan tanpa budaya malu dalam menangani tindak pidana korupsi.

`Budaya konsumtif dapat memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap untuk selalu lebih dari pihak lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma moral dan hukum demi memenuhi nafsu keunggulan materi. Dalam hal ini ada faktor mobilitas vertikal dan budaya yang berorientasi materialisme. Oleh karena itu aspek budaya menjadi menjadi penting dalam upaya penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan perkembangan kejahatan korupsi kualitas, kuantitas di Indonesia yang menunjukan tren meningkat, maka menjadi momentum yang sangat menentukan efektifitas penegak hukum tindak pidana korupsi dengan mensosialisasikan budaya sistem hukum pidana di Indonesia dengan memanfaatkan substansi hukum pada peraturan perundang-undangan korupsi secara maksimal, mendayagunakan struktur secara efisien dan membudayakan budaya hukum pada tindak pidana korupsi melalui siklus penerapan hukum secara sistemik.

Sebagai perubahan siklus budaya hukum yang sistemik melawan korupsi dapat dilakukan sebagai berikut :

(1)Preventif

Penegakkan hukum dengan budaya preventif atau pencegahan tidak hanya bersangkut paut pada tindakan-tindakan apabila sudah ada ataupun belum ada persangkutan telah terjadi tindak pidana korupsi, akan tetapi juga mencegah segala kemungkinan terjadinya perbuatan korupsi.

(2)Represif

Dimaksudkan dengan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana. Seperti yang sudah dikemukakan bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif yang lebih luas.

(3)Tindakan kuratif

Siklus budaya hukum dalam penegak hukum, merupakan kegiatan penegak hukum yang korelatif yang siklusnya dari sistem peradilan pidana sampai vonis pengadilan, sedangkan masih terdapat tindakan preventif yang seluas-luasnya yaitu pengurusan tersangka tertentu atau terpidana lanjutan yang disebut tindakan kuratif dalam usaha penanggulangan kejahatan secara utuh.

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan adalah bidang yang cukup baru yang menjadi perhatian aparat penegak hukum dan ahli-ahli kriminologi. Partisipasi penduduk sudah cukup mapan di banyak negara dan berbagai wilayah admisnistrasi peradilan. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak realistis jika tanpa mengikutsertakan rakyat atau masyarakat. Dalam Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, mengisyaratkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan peran sosial dalam penegakkan hukum.

Operasional partisipasi dari masyarakat dapat direpresentasikan dalam bentuk kegiatan LSM, dengan berbagai corak organisasi, pemantau, transparansi, atau nama lain sejenisnya. Sebagai konsekuensi dari dimungkinkannya peran serta masyarakat ini, perlu diatur jaminan tentang perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Karena jika tidak demikian, akan selalu terjadi bagi saksi yang melapor ke penegak hukum tipikor. Dalam era modern saat ini, sudah merupakan tuntutan zaman, bahwa masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik. Hukum merupakan refleksi dari kehidupan sosial. Sehingga keberadaannya dan pemenuhan fungsinya diharuskan untuk ramah, terbuka menjalin hubungan dengan bidang kehidupan lainnya. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Penerangan No.1 Tahun 1984, membatasi gerak pers di Indonesia, padahal pers merupakan mata dan telinga masyarakat, dalam menggunakan fungsi sosial kontrolnya.

ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI NASIONAL

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, di satu sisi telah begitu banyak tersedia strategi yang berhasil dirumuskan baik oleh kalangan pemerintah seperti BPK, BPKP, inspektorat maupun oleh kalangan LSM seperti MTI, ICW, dan sebagainya. Namun di satu sisi lain, praktik-praktik korupsi tetap menjamur bdi setiap lini kehidupan. Upaya dan strategi penegakan hukumk terhadap tindak pidana korupsi harus memuat dua persyaratan berikut :

Pertama, adanya komitmen politik nasional untuk membrantas korupsi.Sesungguhnya seluruh tahapan pembangunan nasional yang diatur berbagai undang-undang telah memuat komitmen politik dengan fakta integrit5as secara resmi.

Kedua, adalah perlu adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh masyarakat sebagai pintu masuk. Beberapa aktivitas tersebut harus dilaksanakan dengan segera, supaya tidak timbul anggapan masyarakat bahwa para penyelenggara negara belum benar-benar serius dalam membrantas korupsi.

Praktek korupsi dapat dilihat berdasarkian aliran prosesnya, yaitu dengan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, pada posisi perbuatan korupsi terjadi dan pada posisi setelah korupsi terjadi. Pada posisi sebelum korupsi terjadi upaya pencegahannya bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi upaya mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya bersifat represif.

Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab konflik. Di samping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan korupsi tersebut jika terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat ditindaklanjuti secara tepat. Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat kepada pihak yang terlibat dalam praktek korupsi.

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, akan selalu lahir berbagai kasus korupsi baru yang makin ama makin canggih. Untuk itu berbagai upaya penegak hukum lebih memiliki rambu-rambu yang jelas. Berbagai kajian tentang kasus korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa korupsi berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang mendesak untuk menjadi agenda nasional.

Upaya yang sudah dilakukan selama dirasakan belum optimal dan harus lebih ditinggalkan lagi dengan melibatkan lebih banyak pihak di pemerintahan maupun non pemerintah. Selain itu, upaya tersebut dilengkapi dengan berbagai kajian ilmiah yang mendasari setiap kegiatan pembrantasan korupsi tersenut, sejalan dengan konsistensi dalam penegakan hukum. Meskipun sering disebutkan bahwa faktor kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam upaya meredam terjadinya praktek korupsi, namun hal ini bukanlah satu-satunya penentu. Masih banyak hal lain yang perlu dicermati, diantara faktor budaya birokrasi yang negatif, yang memungkunkan tetap terbukanya peluang untuk melakukan praktek korupsi.

Itulah sebabnya korupsi di masa kini berakibat lebih jauh pula dibanding pada masa lampau. Korupsi di masa kini, menggerogoti keuangan dan kekayaan negara, juga sekaligus merusak sendi-sendi kepribadian bangsa yang terutama diakibatkan korupsi intelektual. Tidak menherankan kalau korupsi masa kini dapat menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah, atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanda-tanda teah mengancam malapetaka ini, antara lain apabila segala macam bentuk korupsi yang telah banyak menyakiti banyak masyarakat.

Korupsi di negara Indonesia memang menjadi suatu permasalahan yang pelik. Banyak kasus-kasus yang terjadi, bahkan sampai sekarang masih banyak yang belum terselesaikan. Kasus-kasus korupsi menunggu penanggulangan para pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan. Karena masih banyak yang belum terungkap, rendahnya kesadaran masyarakat akan kontrol sosial bagi para penguasa dimanfaatkan untuk mengambil dan merampas hak milik rakyat. Dengan disertai berbagai argumen untuk membenarkan tindakan pelaku korupsi, tak ketinggalan mereka juga mengajak para pejabat dan pengusaha untuk bekerja sama melancarkan aksi korupsi.

Budaya korupsi memang sudah mengakar, untuk menghilangkannya harus sampai pada akarnya bukan hanya menangkap atau mengadili segelintir orang, atau dalam artian bukan sumbernya yang ditangkap tetapi hanya anak buah atau kaki tangan dari mafia-mafia itu. Sanksi yang tidak jelas juga menjadi salah satu faktor pendukung suburnya budaya korupsi. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi suatu penegak keadilan dan bertugas mengadili, ternyata tidak kuat iman tergiur akan materi sehingga mudah disuap. Hal-hal seperti ini yang kemudian membuat krisis kepercayaan rakyat kepada para pemerintah. Rakyat semakin disengsarakan oleh para penguasa yang seharusnya mensejahterakan.

 

TEORI TERKAIT

1.TEORI KONFLIK

Dalam teori-teori sosial modern yang membahas persoalan konflik tidak satupun yang melepaskan perhatian mereka dari fenomena ekonomi. Perbedaanya hanya terjadi pada apakah faktor ekonomi menjadi determinan yang menyebabkan konflik atau tidak. Teori-teori konflik yang mempunyai akar pada pemikiran Marx akan memandang konflik disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi. Karenanya, setiap kali konflik meletus perhatian mereka akan segera tertuju pada persoalan distribusi ekonomi atau perebutan sumber-sumber ekonomi. Perspektif seperti ini bisa saja menjadikan pemahaman akan politik menjadi lebih mendalam, karena fokus yang mereka berikan. Tetapi tidak selamanya konflik dijelaskan atas motivasi-motivasi ekonomi.

.2. TEORI ANOMI

Teori anomi adalah teori struktural tentang penyimpangan  yang paling penting selama lebih dari lima tahun. Teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lain melakukan penyimpangan. Kelompok yang lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lain.

3.TEORI LABELING

Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpangan dengan kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label.  Menurut Merton, anomi terjadi “ketika terdapat disjungsi akut antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut (Merton, 1968 : 216).

KESIMPULAN

 

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpadu yang menghambat orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu kuat dan mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur  kejahatan  yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan kesejahteraan bersama. Bahkan, karena sudah tersistem gerakan korupsi sudah menjadi mafia. Munculnya organisasi model mafia hukum menunjukan gejala kritis institusional negara dimana ketidakadilan lebih didominasi dari pada keadilan. Korupsi merajalela sampai mengaburkan batas negara antara yang baik dan dilarang, yang legal dan ilegal, pelanggaran dan norma, jadi korupsi telah mengakar dan menjadi habitat buruk bangsa. Jaringan korupsi terbentuk mengikuti pola isolasi sesuai model pembagian kerja. Maka koordinasi tetap efektif dan kerahasiaan tetap terjaga. Strategi ini memungkinkan untuk memutuskan mata rantai sehingga jaringan tidak mungkin terbongkar.

Korupsi di Indonesia telah memasuki taraf yang sangat kompleks, virus korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintah, mulai dari tingkat paling tinggi yaitu sampai pada tingkat kepresidenan, kemudian menjalar nke semua lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi Indo9nesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.  Dari sudut pandang ekonomis, hukum, dan moral, korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Manajemen pembangunan cenderung dijadikan proyek dan kesempatan menjarah uang negara. Secara strategis korupsi dalam praktik bisnis misalnya, yang paling dominan hanya menguntungkan sebagian kecil orang dan menjadi akar masalah negara terpuruk ke dalam krisis adalah KKN level internasional sehingga diperlukan kerja samainternasional antar yuridis berbagai negara.

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, akan selalu lahir berbagai kasus korupsi baru yang makin ama makin canggih. Untuk itu berbagai upaya penegak hukum lebih memiliki rambu-rambu yang jelas. Berbagai kajian tentang kasus korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa korupsi berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang mendesak untuk menjadi agenda nasional.

Upaya yang sudah dilakukan selama dirasakan belum optimal dan harus lebih ditinggalkan lagi dengan melibatkan lebih banyak pihak di pemerintahan maupun non pemerintah. Selain itu, upaya tersebut dilengkapi dengan berbagai kajian ilmiah yang mendasari setiap kegiatan pembrantasan korupsi tersenut, sejalan dengan konsistensi dalam penegakan hukum. Meskipun sering disebutkan bahwa faktor kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam upaya meredam terjadinya praktek korupsi, namun hal ini bukanlah satu-satunya penentu. Masih banyak hal lain yang perlu dicermati, diantara faktor budaya birokrasi yang negatif, yang memungkunkan tetap terbukanya peluang untuk melakukan praktek korupsi. Tindakan korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan secara khusus, antara lain dengan cara penetapan “sistem pembuktian terbalik”, yakni pembuktian terhadap terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan yang sebaliknya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Baharuddin, Lopa.2001.Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

Nurdjana.2010.Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s