PENYIMPANGAN SOSIAL

Perilaku menyimpang

Perilaku menyimpang yang juga biasa dikenal dengan nama penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan, baik dalam sudut pandang kemanusiaan (agama) secara individu maupun pembenarannya sebagai bagian daripada makhluk sosial. Definisi Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perilaku menyimpang diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan, atau tanggapan seseorang terhadap lingkungan yang bertentangan dengan norma-norma dan hukum yang ada di dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat, semua tindakan manusia dibatasi oleh aturan (norma) untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun demikian di tengah kehidupan masyarakat kadang-kadang masih kita jumpai tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (norma) yang berlaku pada masyarakat, misalnya seorang siswa menyontek pada saat ulangan, berbohong, mencuri, dan mengganggu siswa lain. Penyimpangan terhadap norma-norma atau nilai-nilai masyarakat disebut deviasi (deviation), sedangkan pelaku atau individu yang melakukan penyimpangan disebut devian (deviant). Kebalikan dari perilaku menyimpang adalah perilaku yang tidak menyimpang yang sering disebut dengan konformitas. Konformitas adalah bentuk interaksi sosial yang di dalamnya seseorang berperilaku sesuai dengan harapan kelompok.

Penyebab Terjadi

Menurut Wilnes dalam bukunya Punishment and Reformation sebab-sebab penyimpangan/kejahatan dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

  1. Faktor subjektif adalah faktor yang berasal dari seseorang itu sendiri (sifat pembawaan yang dibawa sejak lahir).
  2. Faktor objektif adalah faktor yang berasal dari luar (lingkungan). Misalnya keadaan rumah tangga, seperti hubungan antara orang tua dan anak yang tidak serasi.

Untuk lebih jelasnya, berikut diuraikan beberapa penyebab terjadinya penyimpangan seorang individu (faktor objektif), yaitu

  1. Ketidaksanggupan menyerap norma-norma kebudayaan. Seseorang yang tidak sanggup menyerap norma-norma kebudayaan ke dalam kepribadiannya, ia tidak dapat membedakan hal yang pantas dan tidak pantas. Keadaan itu terjadi akibat dari proses sosialisasi yang tidak sempurna, misalnya karena seseorang tumbuh dalam keluarga yang retak (broken home). Apabila kedua orang tuanya tidak bisa mendidik anaknya dengan sempurna maka anak itu tidak akan mengetahui hak dan kewajibannya sebagai anggota keluarga.
  2. Proses belajar yang menyimpang. Seseorang yang melakukan tindakan menyimpang karena seringnya membaca atau melihat tayangan tentang perilaku menyimpang. Hal itu merupakan bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan karena proses belajar yang menyimpang. karier penjahat kelas kakap yang diawali dari kejahatan kecil-kecilan yang terus meningkat dan makin berani/nekad merupakan bentuk proses belajar menyimpang.
  3. Ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial. Terjadinya ketegangan antara kebudayaan dan struktur sosial dapat mengakibatkan perilaku yang menyimpang. Hal itu terjadi jika dalam upaya mencapai suatu tujuan seseorang tidak memperoleh peluang, sehingga ia mengupayakan peluang itu sendiri, maka terjadilah perilaku menyimpang.
  4. Ikatan sosial yang berlainan. Setiap orang umumnya berhubungan dengan beberapa kelompok. Jika pergaulan itu mempunyai pola-pola perilaku yang menyimpang, maka kemungkinan ia juga akan mencontoh pola-pola perilaku menyimpang.
  5. Akibat proses sosialisasi nilai-nilai sub-kebudayaan yang menyimpang. Seringnya media massa menampilkan berita atau tayangan tentang tindak kejahatan (perilaku menyimpang)Hal inilah yang dikatakan sebagai proses belajar dari sub-kebudayaan yang menyimpang,

Bentuk

Bentuk-bentuk perilaku menyimpang dapat dibedakan menjadi dua, sebagai berikut.

  • Bentuk penyimpangan berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.
  1. Penyimpangan bersifat positif. Penyimpangan bersifat positif adalah penyimpangan yang mempunyai dampak positif ter-hadap sistem sosial karena mengandung unsur-unsur inovatif, kreatif, dan memperkaya wawasan seseorang. Penyimpangan seperti ini biasanya diterima masyarakat karena sesuai perkembangan zaman. Misalnya emansipasi wanita dalam kehidupan masyarakat yang memunculkan wanita karier.
  2. Penyimpangan bersifat negatif. Penyimpangan bersifat negatif adalah penyimpangan yang bertindak ke arah nilai-nilai sosial yang dianggap rendah dan selalu mengakibatkan hal yang buruk.

Bentuk penyimpangan yang bersifat negatif antara lain sebagai berikut:

    1. Penyimpangan primer (primary deviation). Penyimpangan primer adalah penyimpangan yang dilakukan seseorang yang hanya bersifat temporer dan tidak berulang-ulang.
    2. Penyimpangan sekunder (secondary deviation). Penyimpangan sekunder adalah perilaku menyimpang yang nyata dan seringkali terjadi, sehingga berakibat cukup parah serta menganggu orang lain. Misalnya orang yang terbiasa minum-minuman keras dan selalu pulang dalam keadaan mabuk,
  • Bentuk penyimpangan berdasarkan pelakunya, dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :
  1. 1. Penyimpangan individual (individual deviation)

Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut.

    1. Pembandel
    2. Pembangkang
    3. Pelanggar
    4. Perusuh atau penjahat
    5. Munafik
  1. 2. Penyimpangan kelompok (group deviation)

Penyimpangan kelompok adalah tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tunduk pada norma kelompok yang bertentangan dengan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, sekelompok orang menyelundupkan narkotika atau obat-obatan terlarang lainnya.

  1. 3. Penyimpangan campuran (combined deviation)

Penyimpangan seperti itu dilakukan oleh suatu golongan sosial yang memiliki organisasi yang rapi, sehingga individu ataupun kelompok didalamnya taat dan tunduk kepada norma golongan dan mengabaikan norma masyarakat yang berlaku. Misalnya, remaja yang putus sekolah dan pengangguran yang frustasi dari kehidupan masyarakat, dengan di bawah pimpinan seorang tokoh mereka mengelompok ke dalam organisasi rahasia yang menyimpang dari norma umum (geng-geng anak nakal).

PATOLOGI SOSIAL

Adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap sakit. Disebabkan oleh faktor-faktor sosial. Berasal dari kata Phatos (Yunani) : penderitaan, penyakit.

Secara Definisi berarti :

  1. Semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal. Pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidariatas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, diPengertian Patologi Sosial

Pada awal ke-19 dan awal abad 20-an, para sosilog mendefinisikan patologi social sebagai semua tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas local, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hokum formal. Secara etimologis, kata patologi berasal dari kata Pathos yang berarti disease/penderitaan/penyakit dan Logos yang berarti berbicara tentang/ilmu. Jadi, patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang penyakit atau ilmu tentang penyakit.[1] Madsud dari pengertian diatas bahwa patologi adalah ilmu yang membicarakan tentang asal usul dan sifat-sifatnya penyakit. Konsep ini bermula dari pengertian penyakit di bidang ilmu kedokteran dan biologi yang kemudian diberlakukan pula untuk masyarakat karena menurut penulis google bahwa masyarakat itu tidak ada bedanya dengan organisme atau biologi sehingga dalam masyarakatpun dikenal dengan konsep penyakit. Sedangkan kata sosial adalah tempat atau wadah pergaulan hidup antar manusia yang perwujudannya berupa kelompok manusia atau organisasi yakni individu atau manusia yang berinteraksi / berhubungan secara timbal balik bukan manusia atau manusia dalam arti fisik. Tetapi, dalam arti yang lebih luas yaitu comunity atau masyarakat. Maka pengertian dari patologi social adalah ilmu tentang gejala-gejala sosial yang dianggap “sakit” disebabkan oleh faktor-faktor sosial atau Ilmu tentang asal usul dan sifat-sifatnya, penyakit yang berhubungan dengan hakekat adanya mnusia dalam hidup masyarakat. Sementara itu menurut teri anomi bahwa patologi sosial adalah suatu gejala dimana tidak ada persesuaian antara berbagai unsur dari suatu keseluruhan, sehingga dapat membahayakan kehidupan kelompok, atau yang sangat merintangi pemuasan keinginan fundamental dari anggota anggotanya, akibatnya pengikatan social patah sama sekali. ( Koe soe khiam. 1963 ).

PROBLEMATIKA SISTEM HUKUM PIDANA DALAM PERADILAN TIPIKOR

ABSTRAK

Menurut wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum khususnya korupsi merupakan perbuatan yang merugikan ekonomi dan keuanngan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain atau dalam arti merupakan perbuatan buruk dan menyimpang bertentangan dengan atau menghambat akan berlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Oleh karena itu, berbagai instansi membuat peraturan perundang-undangan tersendiri, padahal dalam kegiatan operasional semua instansi terdapat potensi korupsi. Dengan demikian, dalam upaya penanggulangan kejahatan korupsi tersebut didasarkan pada aturan formil acara p0idana biasa, bukan dengan aturan formil korupsi yang extra ordinary crime.

Mengingat bahwa tindak pidana kiorupsi adalah extra ordinary crime sehingga penanggulangannya pun diperlukan caa-cara yang luar biasa, sehingga dengan hanya mengandalkan hukum secara pidana (KUHP) maka penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi tidak akan efektif. Oleh karena itu, dalam perundang-undangan tentang pembrantasan tindak pidana korupsi, juga diatur tentang beberapa ketentuan yang diperlukan untuki lebih efektifnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Tindakan korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan secara khusus, antara lain dengan cara penetapan “sistem pembuktian terbalik”, yakni pembuktian terhadap terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan yangb sebaliknya.

PEMBAHASAN

Dengan demikian, sistem hukum merupakan kesatuan yang terdiri dari sub sistem hukum yang saling bergantung atau saling mempengaruhi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, maka sistem hukum pidana adalah merupakan kesatuan yang terdiri dari subsistem hukum pidana yang saling melengkapi atau saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan hukum pidana. Antara unsur yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Substansi hukum akan menentukan arah penegak hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan akseptasi masyarakat.

Langkah penegakan hukum terhadap kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang pada akhir-akhir ini mencuat dan menjadi wacana yang hangat dibicarakan diberbagaia kalangan, merupakan contoh nyata betapa proses penegakan hukum terhadap korupsi Indonesia sangat lemah dan cenderung diskriminatif. Penanganan kasus BLBI cenderung kontroversi dan dinilai tidak memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum masyarakat. Dalam kasus BLBI misalnya, dua direksi diberikan SK 2 (Surat Ketetapan Lunas) dan Menteri Keuangan, sementara sejumlah penerima BLBI lainnya dihukum. Politik kriminal dalam upaya penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi hingga saat ini dinilai banyak kalangan memadai. Reformasi yang digulirkan di Indonesia yang mengagendakan salah satu fokus utama adalah penegakan supremasi hukum terhadap tindak pidana korupsi, ternyata hingga sepuluh tahun era reformasi belum menemui hasil y6ang menggembirakan.

Ukuran keberhasilan upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, seharusnya tidak semata-mata diletakkan pada keberhasilan mengadili atau memasukkan sebanyak mungkin koruptor ke penjara, melainkan seharusnya dipandang dari sistem hukum yang komperehenssif, yaitu sejumlah mana pembangunan sistem yang tidak korup. Karena tanpa perubahan sistemik maka penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi hanya memproduksi koruptor-koruptor baru. Karena terbangunnya sistem yang transparan dan demokratis akan berdampak besar pada upaya membatasi peluang para koruptor yang memegang kekuasaan untukmelakukan penyalahgunaan kekuasaannya di kemudian hari. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, ternyata mengalami berbagai kelemahan dan kendala dipandang dari sistem hukum pidana secara komperehensif.

Pengelolaan sumber daya alam cenderung tidak berpihak kepada kemakmuran rakyat, sementara itu kemampuan untuk mengungkap pelaku-pelaku korupsi masih minim. Untuk menghitung kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan korupsi diperlukan petugas khusus atau saksi ahli yang memiliki keahlian khusus di bidang itu. Terungkapnya suatu perkara korupsi tidak bersifat seketika, melainkan setelah berlangsung dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian, karena semakin canggihnya teknologi yang digunakan oleh pelaku untuk menyembunyikan perbuatannya. Korupsi di lingkungan birokrasi biasanya telah dikemas dengan berbagai mekanisme administrasi sehingga tidak dapat dengan segera terungkap. Hal ini telah mengakibatkan kesulitan yang menghambat para penyidik untuk mengumpulkan alat-alat bukti, kesulitan menemukan tersangka / saksi karena sudah pindah / dimutasi atau pensiun, terutama kesulitan menghitung jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh korupsi tersebut.

Peluang untuk meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku KKN dapat dicapai yaitu dengan :

(1)komitmen politik

Aspek utama yang harus ditetapkan sebelum merumuskan strategi pemberantasan korupsi adalah mengkristalkan tujuan nasional yang ingin dicapai berkaitan dengan pembrantasan, selanjutnya dirumuskan bentuk komitmen politik nasional yang konkret.

(2)komitmen politik rakyat secara konkret

Berdasarkan keinginan dan aspirasi rakyat Indonesia yang jelas, tujuan untuk segera menegakan hukum secara konsisten terhadaptindak pidana korupsi yang ingin dicapai.

(3)komitmen politik lembaga tinggi negara secara konkret

Setiap lembaga tinggi negara tersebut perlu menunjukan komimen politik secara konkret, yang mencakup : mengeluarkan pernyataan resmi dalam bentuk fakta integritas kepada masyarakat secara umum bahwa pihaknya akan menggunakan kewenangan untuk ikut aktif membranht5as korupsi, memberikan contoh konkret kepada masyarakat secara umum yang menunjukan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan prosedur kerja internal yangtelah dikeluarkan tersebut.

Menurunnya tingkat kejahatan merupakan indikator penilaian efektivitas kinerja sistem peradilan pidana, dan meningkatnya intensitas kejahatan menunjukan tidak efektifnya sistem peradilan itu sendiri. Sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana, yaitu mulai dari tahap penyidikan dan penyidikan oleh polisi, tahap penentuan oleh Jaksa Penuntut Umum, proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, dalam praktik-praktik sistem hukum pembrantasan korupsi di Indonesia memiliki berbagai faktor kesulitan yang tinggi untuk diselesaikan secara tuntas.

Pada tatanan korupsi tingkat elite dan transnasional dalam mengelola sumberdaya alam terutama kekayaan alam melalui transaksi kontrak bisnis, para pejabat pemerintah yang bertugas menjalankan aset-aset yang dimiliki tiba-tiba saja dapat menjadi konglomerat, dengan cara memperoleh saham hadiah kolusi atau privatisasi perusahaan-perusahaan BUMN menjualnya dengan harga murah melalui penyuapan, atau bahkan memilikinya dengan perantara keluarga dan teman-teman mereka. Problematika ini berhubungan dengan aspek kultural yang mempengaruhi proses penegakan terhadap korupsi itu sendiri. Hal ini memberikan konsekuensi logis terhadap lemahnya penerapan sistem hukum pidana dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Perbuatan korupsi dalam praktek sistem hukum dalam negara hukum saat ini dan konsistensi penegak hukum mkerupakan fenomena sosial yang sangat kompleks.

Perkembangan korupsi di Indonesia, pada dasarnya tidak lepas dari faktor pemahaman terhadap eksistensi korupsi itu sendiri. Kondisi aktual yang menjadi fenomena dalam kehidupan hukum masyarakat khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, menunjukan adanya perbedaan pemahaman baik di kalangan aparat penegak hukum sendiri maupun antara masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha. Perbedaan pendapat ini merupakan konsekuensi dari adanya perbedaan sudut pandang, kepentingan dan pengetahuan masing-masing. Oleh karena itu strategi sosialisasi tentang eksistensi korupsi kepada semua lapisan masyarakat menjadi sangat penting. Kesamaan pandangan hingga kesamaan visi misi dalam memandang korupsi, menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penegakan hukum terhadap korupsi.

Fenomena perbedaan pemahaman terhadap eksistensi korupsi ini lebih kepada adanya perbedaan interpretasi terhadap korupsi itu sendiri, tergantung dari sudut pandang mana orang memandang, pendekatan yang digunakan secara kepentingan pihak yang menafsirkan. Pemahaman dunia usaha tentu menggunakan pendekatan ekonomi atau bisnis, pemahaman yuridis tentu menggunakan yuridis atau hukum, sedangkan masyarakat lebih pada penggunaan pandangan atau pendekatan sosial budaya. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan mengenai teks undang-undang supaya kaedah itu dapat diterapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Menafsirkan undang-undang untuk menemukan hukumnya bukan hakimnya saja, tetapi juga pada pihak lain (subjek).

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpadu yang menghambat orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu kuat dan mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur  kejahatan  yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan kesejahteraan bersama. Bahkan, karena sudah tersistem gerakan korupsi sudah menjadi mafia. Munculnya organisasi model mafia hukum menunjukan gejala kritis institusional negara dimana ketidakadilan lebih didominasi dari pada keadilan. Korupsi merajalela sampai mengaburkan batas negara antara yang baik dan di8larang, yang legal dan ilegal, pelanggaran dan norma, jadi korupsi telah mengakar dan menjadi habitat buruk bangsa. Jaringan korupsi terbentuk mengikuti pola isolasi sesuai model pembagian kerja. Maka koordinasi tetap efektif dan kerahasiaan tetap terjaga. Strategi ini memungkinkan untuk memutuskan mata rantai sehingga jaringan tidak mungkin terbongkar.

Pemerintah yang terjebak pengaruh korupsi secara struktural menjadi tidak berwibawa. Generasi penerus korupsi akibatnya muncul pengadilan jalanan militer dengan alasan kepentingan kelompok melaksanakan aksi secara anarki bentuk tindak pidana massal. Melawan gerakan korupsi yang secara sistematik dan telah menjadi kejahatan struktural maka diperlukan kajian perlindungan kesiapan penegak hukum dengan mengantisipasi atau perbaikan titik lemah menjadi sarana jaringan koruptor yaitu membenahi melemahkan struktural penegak hukum meliputi fasilitas pengorganisasian, sarana dan prasarana dan penganggaran. Dealam mewujudkan pemerintahan yang baik menuntut setiap pejabat publik baik politisi, birokrasi, dan penyelenggara negara lainnya sebagai institusi negara, wajib bertanggung jawab dan mempertanggung jawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakaannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, peran, dan kewenangannya yang diberikan kepadanya.

Agar penyelenggara negara selaku pejabat publik dapat melaksanakan akuntabilitas kinerjanya dalam memberikan layanan publik sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan publik, dibutuhykan adanya kontrol yang efektif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Kontrol yang bersifat internal maupun eksternal harus dikelola dengan baik dan profesional, agar tindakan yang menyimpang dari etika administrasi negara dan peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dan dilakukan tindakan koreksi secepatnya, sehingga akuntabilitas kinerja penyelenggara negara terutama aparat penegak hukum yang mengawal undang-undang dalam menegakkan supremasi hukum, dapat memnuhi tuntutan dan harapan publik. Dengan demikian akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja atas tindakan seseorang / badan hukum / pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hyak atau kewenangan untuk meminta keterangan dan pertanggung jawaban.

Korupsi di Indonesia telah memasuki taraf yang sangat kompleks, virus korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintah, mulai dari tingkat paling tinggi yaitu sampai pada tingkat kepresidenan, kemudian menjalar nke semua lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi Indo9nesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.  Dari sudut pandang ekonomis, hukum, dan moral, korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Manajemen pembangunan cenderung dijadikan proyek dan kesempatan menjarah uang negara. Secara strategis korupsi dalam praktik bisnis misalnya, yang paling dominan hanya menguntungkan sebagian kecil orang dan menjadi akar masalah negara terpuruk ke dalam krisis adalah KKN level internasional sehingga diperlukan kerja samainternasional antar yuridis berbagai negara.

BUDAYA PENEGAK HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

Faktor lainnya dari substansi hukum dan strutur hukum, yang menjadi bagian dari sistem hukum pidana adalah unsur kultur hukum atau budaya hukum. Aspek budaya secara umum merupakan landasan atas dasar terbentuknya kultur hukum masyarakat. Artinya, seperti konsep budaya dan cara pandang budaya terhadap upaya penegakan hukum tindak pidana korupsi, akan sangat menentukan tingkat efektifitas penegakan hukum terhadap korupsi itu sendiri. Kontroversi terhadap putusan pada perkara-perkara korupsi di Indonesia, pada dasarnya dapat dibaca sebagai bentuk perkembangan tingkat pengetahuan hukum masyarakat yang semakin kritis. Akan tetapi dapat pula dibaca sebagai fenomena perbedaan persepsi dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang didasarkan pada sudut pandang masing-masing pihak, serta kepentingan dan tujuan tersendiri.

Aspek budaya merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi perkembangan korupsi di suatu negara. Ketika nilai-nilai sosial budaya suatu masyarakat menolak keras praktek-praktek korupsi dalam wilayahnya, maka korupsi akan sulit berkembang di daerah itu. Akan tetapi jika aspek budaya itu yang secara tidak langsung menerima praktek-praktek korupsi sebagai kebudayaan baru bahkan menjadi suatu pola kebutuhan baru, maka sekuat apa pun aparat penegak hukum, tidak akan mampu menanggulangi perkembangan korupsi itu. Kontroversi faktor kelemahan budaya hukum dengan hasil budaya hukum tindak pidana korupsi sesuai fakta empiris disebabkan terjadinya budaya kerja penegak hukum yang parsial tanpa integritas moral yang kokoh, bahkan tanpa budaya malu dalam menangani tindak pidana korupsi.

`Budaya konsumtif dapat memicu timbulnya pemenuhan kebutuhan materi berlebihan dan sikap untuk selalu lebih dari pihak lain dengan segala macam cara meskipun melanggar norma moral dan hukum demi memenuhi nafsu keunggulan materi. Dalam hal ini ada faktor mobilitas vertikal dan budaya yang berorientasi materialisme. Oleh karena itu aspek budaya menjadi menjadi penting dalam upaya penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dengan perkembangan kejahatan korupsi kualitas, kuantitas di Indonesia yang menunjukan tren meningkat, maka menjadi momentum yang sangat menentukan efektifitas penegak hukum tindak pidana korupsi dengan mensosialisasikan budaya sistem hukum pidana di Indonesia dengan memanfaatkan substansi hukum pada peraturan perundang-undangan korupsi secara maksimal, mendayagunakan struktur secara efisien dan membudayakan budaya hukum pada tindak pidana korupsi melalui siklus penerapan hukum secara sistemik.

Sebagai perubahan siklus budaya hukum yang sistemik melawan korupsi dapat dilakukan sebagai berikut :

(1)Preventif

Penegakkan hukum dengan budaya preventif atau pencegahan tidak hanya bersangkut paut pada tindakan-tindakan apabila sudah ada ataupun belum ada persangkutan telah terjadi tindak pidana korupsi, akan tetapi juga mencegah segala kemungkinan terjadinya perbuatan korupsi.

(2)Represif

Dimaksudkan dengan tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadi tindak pidana. Seperti yang sudah dikemukakan bahwa tindakan represif sebenarnya juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif yang lebih luas.

(3)Tindakan kuratif

Siklus budaya hukum dalam penegak hukum, merupakan kegiatan penegak hukum yang korelatif yang siklusnya dari sistem peradilan pidana sampai vonis pengadilan, sedangkan masih terdapat tindakan preventif yang seluas-luasnya yaitu pengurusan tersangka tertentu atau terpidana lanjutan yang disebut tindakan kuratif dalam usaha penanggulangan kejahatan secara utuh.

PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA

Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kejahatan adalah bidang yang cukup baru yang menjadi perhatian aparat penegak hukum dan ahli-ahli kriminologi. Partisipasi penduduk sudah cukup mapan di banyak negara dan berbagai wilayah admisnistrasi peradilan. Kejahatan korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang pada saat yang sama merugikan rakyat. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak realistis jika tanpa mengikutsertakan rakyat atau masyarakat. Dalam Pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi, mengisyaratkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Ketentuan ini membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan peran sosial dalam penegakkan hukum.

Operasional partisipasi dari masyarakat dapat direpresentasikan dalam bentuk kegiatan LSM, dengan berbagai corak organisasi, pemantau, transparansi, atau nama lain sejenisnya. Sebagai konsekuensi dari dimungkinkannya peran serta masyarakat ini, perlu diatur jaminan tentang perlindungan terhadap saksi atau pelapor. Karena jika tidak demikian, akan selalu terjadi bagi saksi yang melapor ke penegak hukum tipikor. Dalam era modern saat ini, sudah merupakan tuntutan zaman, bahwa masyarakat harus selalu dilibatkan dalam pengambilan kebijakan publik. Hukum merupakan refleksi dari kehidupan sosial. Sehingga keberadaannya dan pemenuhan fungsinya diharuskan untuk ramah, terbuka menjalin hubungan dengan bidang kehidupan lainnya. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Penerangan No.1 Tahun 1984, membatasi gerak pers di Indonesia, padahal pers merupakan mata dan telinga masyarakat, dalam menggunakan fungsi sosial kontrolnya.

ANALISIS STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI NASIONAL

Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia, di satu sisi telah begitu banyak tersedia strategi yang berhasil dirumuskan baik oleh kalangan pemerintah seperti BPK, BPKP, inspektorat maupun oleh kalangan LSM seperti MTI, ICW, dan sebagainya. Namun di satu sisi lain, praktik-praktik korupsi tetap menjamur bdi setiap lini kehidupan. Upaya dan strategi penegakan hukumk terhadap tindak pidana korupsi harus memuat dua persyaratan berikut :

Pertama, adanya komitmen politik nasional untuk membrantas korupsi.Sesungguhnya seluruh tahapan pembangunan nasional yang diatur berbagai undang-undang telah memuat komitmen politik dengan fakta integrit5as secara resmi.

Kedua, adalah perlu adanya sejumlah aktivitas yang dapat dilihat oleh masyarakat sebagai pintu masuk. Beberapa aktivitas tersebut harus dilaksanakan dengan segera, supaya tidak timbul anggapan masyarakat bahwa para penyelenggara negara belum benar-benar serius dalam membrantas korupsi.

Praktek korupsi dapat dilihat berdasarkian aliran prosesnya, yaitu dengan melihatnya pada posisi sebelum perbuatan korupsi terjadi, pada posisi perbuatan korupsi terjadi dan pada posisi setelah korupsi terjadi. Pada posisi sebelum korupsi terjadi upaya pencegahannya bersifat preventif. Pada posisi perbuatan korupsi terjadi upaya mengidentifikasi atau mendeteksi terjadinya korupsi bersifat detektif. Sedangkan pada posisi setelah perbuatan korupsi terjadi upaya untuk menyelesaikan secara hukum dengan sebaik-baiknya bersifat represif.

Strategi preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya praktek korupsi. Setiap penyebab korupsi yang teridentifikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab konflik. Di samping itu, perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi. Strategi detektif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi maka perbuatan korupsi tersebut jika terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat ditindaklanjuti secara tepat. Strategi represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara tepat kepada pihak yang terlibat dalam praktek korupsi.

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, akan selalu lahir berbagai kasus korupsi baru yang makin ama makin canggih. Untuk itu berbagai upaya penegak hukum lebih memiliki rambu-rambu yang jelas. Berbagai kajian tentang kasus korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa korupsi berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang mendesak untuk menjadi agenda nasional.

Upaya yang sudah dilakukan selama dirasakan belum optimal dan harus lebih ditinggalkan lagi dengan melibatkan lebih banyak pihak di pemerintahan maupun non pemerintah. Selain itu, upaya tersebut dilengkapi dengan berbagai kajian ilmiah yang mendasari setiap kegiatan pembrantasan korupsi tersenut, sejalan dengan konsistensi dalam penegakan hukum. Meskipun sering disebutkan bahwa faktor kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam upaya meredam terjadinya praktek korupsi, namun hal ini bukanlah satu-satunya penentu. Masih banyak hal lain yang perlu dicermati, diantara faktor budaya birokrasi yang negatif, yang memungkunkan tetap terbukanya peluang untuk melakukan praktek korupsi.

Itulah sebabnya korupsi di masa kini berakibat lebih jauh pula dibanding pada masa lampau. Korupsi di masa kini, menggerogoti keuangan dan kekayaan negara, juga sekaligus merusak sendi-sendi kepribadian bangsa yang terutama diakibatkan korupsi intelektual. Tidak menherankan kalau korupsi masa kini dapat menghancurkan negara, menjatuhkan pemerintah, atau minimal menghambat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Tanda-tanda teah mengancam malapetaka ini, antara lain apabila segala macam bentuk korupsi yang telah banyak menyakiti banyak masyarakat.

Korupsi di negara Indonesia memang menjadi suatu permasalahan yang pelik. Banyak kasus-kasus yang terjadi, bahkan sampai sekarang masih banyak yang belum terselesaikan. Kasus-kasus korupsi menunggu penanggulangan para pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan. Karena masih banyak yang belum terungkap, rendahnya kesadaran masyarakat akan kontrol sosial bagi para penguasa dimanfaatkan untuk mengambil dan merampas hak milik rakyat. Dengan disertai berbagai argumen untuk membenarkan tindakan pelaku korupsi, tak ketinggalan mereka juga mengajak para pejabat dan pengusaha untuk bekerja sama melancarkan aksi korupsi.

Budaya korupsi memang sudah mengakar, untuk menghilangkannya harus sampai pada akarnya bukan hanya menangkap atau mengadili segelintir orang, atau dalam artian bukan sumbernya yang ditangkap tetapi hanya anak buah atau kaki tangan dari mafia-mafia itu. Sanksi yang tidak jelas juga menjadi salah satu faktor pendukung suburnya budaya korupsi. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi suatu penegak keadilan dan bertugas mengadili, ternyata tidak kuat iman tergiur akan materi sehingga mudah disuap. Hal-hal seperti ini yang kemudian membuat krisis kepercayaan rakyat kepada para pemerintah. Rakyat semakin disengsarakan oleh para penguasa yang seharusnya mensejahterakan.

 

TEORI TERKAIT

1.TEORI KONFLIK

Dalam teori-teori sosial modern yang membahas persoalan konflik tidak satupun yang melepaskan perhatian mereka dari fenomena ekonomi. Perbedaanya hanya terjadi pada apakah faktor ekonomi menjadi determinan yang menyebabkan konflik atau tidak. Teori-teori konflik yang mempunyai akar pada pemikiran Marx akan memandang konflik disebabkan oleh perebutan sumber-sumber ekonomi. Karenanya, setiap kali konflik meletus perhatian mereka akan segera tertuju pada persoalan distribusi ekonomi atau perebutan sumber-sumber ekonomi. Perspektif seperti ini bisa saja menjadikan pemahaman akan politik menjadi lebih mendalam, karena fokus yang mereka berikan. Tetapi tidak selamanya konflik dijelaskan atas motivasi-motivasi ekonomi.

.2. TEORI ANOMI

Teori anomi adalah teori struktural tentang penyimpangan  yang paling penting selama lebih dari lima tahun. Teori anomi menempatkan ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab penyimpangan, dimana tujuan-tujuan budaya itu. Individu dan kelompok dalam masyarakat seperti itu harus menyesuaikan diri dan beberapa bentuk penyesuaian diri itu bisa jadi sebuah penyimpangan. Sebagian besar orang menganut norma-norma masyarakat dalam waktu yang lama, sementara orang atau kelompok lain melakukan penyimpangan. Kelompok yang lebih banyak ketegangan karena ketidakseimbangan ini lebih cenderung mengadaptasi penyimpangan daripada kelompok lain.

3.TEORI LABELING

Perspektif labeling mengetengahkan pendekatan interaksionisme dengan berkonsentrasi pada konsekuensi interaksi antara penyimpangan dengan kontrol sosial. Teori ini memperkirakan bahwa pelaksanaan kontrol sosial menyebabkan penyimpangan, sebab pelaksanaan konvensional bagi seseorang dengan pemberian stigma dan label, menyebabkan orang tersebut menjadi penyimpang sekunder, khususnya dalam mempertahankan diri dari pemberian label.  Menurut Merton, anomi terjadi “ketika terdapat disjungsi akut antara norma-norma dan tujuan kultural yang terstruktur secara sosial dengan kemampuan anggota kelompok untuk bertindak menurut norma dan tujuan tersebut (Merton, 1968 : 216).

KESIMPULAN

 

Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpadu yang menghambat orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu kuat dan mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur  kejahatan  yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan kesejahteraan bersama. Bahkan, karena sudah tersistem gerakan korupsi sudah menjadi mafia. Munculnya organisasi model mafia hukum menunjukan gejala kritis institusional negara dimana ketidakadilan lebih didominasi dari pada keadilan. Korupsi merajalela sampai mengaburkan batas negara antara yang baik dan dilarang, yang legal dan ilegal, pelanggaran dan norma, jadi korupsi telah mengakar dan menjadi habitat buruk bangsa. Jaringan korupsi terbentuk mengikuti pola isolasi sesuai model pembagian kerja. Maka koordinasi tetap efektif dan kerahasiaan tetap terjaga. Strategi ini memungkinkan untuk memutuskan mata rantai sehingga jaringan tidak mungkin terbongkar.

Korupsi di Indonesia telah memasuki taraf yang sangat kompleks, virus korupsi telah melanda seluruh lapisan pemerintah, mulai dari tingkat paling tinggi yaitu sampai pada tingkat kepresidenan, kemudian menjalar nke semua lapisan masyarakat. Perkembangan tindak pidana korupsi Indo9nesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan.  Dari sudut pandang ekonomis, hukum, dan moral, korupsi menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Manajemen pembangunan cenderung dijadikan proyek dan kesempatan menjarah uang negara. Secara strategis korupsi dalam praktik bisnis misalnya, yang paling dominan hanya menguntungkan sebagian kecil orang dan menjadi akar masalah negara terpuruk ke dalam krisis adalah KKN level internasional sehingga diperlukan kerja samainternasional antar yuridis berbagai negara.

Seiring dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, akan selalu lahir berbagai kasus korupsi baru yang makin ama makin canggih. Untuk itu berbagai upaya penegak hukum lebih memiliki rambu-rambu yang jelas. Berbagai kajian tentang kasus korupsi di Indonesia memperlihatkan bahwa korupsi berdampak negatif pada pembangunan nasional melalui kebocoran keuangan negara, menghambat investasi, memperluas jurang kaya dan miskin, merusak tatanan masyarakat, serta merusak kehidupan bernegara. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang mendesak untuk menjadi agenda nasional.

Upaya yang sudah dilakukan selama dirasakan belum optimal dan harus lebih ditinggalkan lagi dengan melibatkan lebih banyak pihak di pemerintahan maupun non pemerintah. Selain itu, upaya tersebut dilengkapi dengan berbagai kajian ilmiah yang mendasari setiap kegiatan pembrantasan korupsi tersenut, sejalan dengan konsistensi dalam penegakan hukum. Meskipun sering disebutkan bahwa faktor kesejahteraan merupakan hal yang sangat penting untuk ditingkatkan dalam upaya meredam terjadinya praktek korupsi, namun hal ini bukanlah satu-satunya penentu. Masih banyak hal lain yang perlu dicermati, diantara faktor budaya birokrasi yang negatif, yang memungkunkan tetap terbukanya peluang untuk melakukan praktek korupsi. Tindakan korupsi yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, pemberantasannya harus dilakukan secara khusus, antara lain dengan cara penetapan “sistem pembuktian terbalik”, yakni pembuktian terhadap terdakwa. Artinya terdakwa sudah dianggap telah melakukan tindak pidana korupsi kecuali yang bersangkutan mampu membuktikan yang sebaliknya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Baharuddin, Lopa.2001.Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta : PT Kompas Media Nusantara.

Nurdjana.2010.Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Disorganisasi Sosial

Patologi sosial adalah semua tingkah laku yang dianggap bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin, kebaikan, dan hukum formal. Menurut WI Thomas dan charles h cooley (dlm kartono 2003) menyatakan bahwa banyak ditemukan abnormalitas dalam masyarakat yang terorganisir serta formal seperit di kota2 besar. Contoh abnormalitas tersebut salah satunya adalah fenomena gelandangan dan pengemis. Banyak sosiolog mengemukakan definisi tingkah laku normal dan tingkah laku abnormal. Tingkah laku normal adalah tingkah laku yang  kuat yang bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. ada juga pengertian tentang tingkah laku pribadi yang normal yaitu perilaku yang sesuai dengan pola kelompok masyarakat tempat ia berada, sesuai pula dg norma-norma sosial yang berlaku pada saat dan tempat tertentu, sehingga tercapai relasi personal dan interpersonal yang memuaskan. pribadi yang normal biasanya mempunyai integrasi jasmaniah rohaniah yang ideal. Sedangkan tingkah abnormal adalah tingkah laku yang tidak kuat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya dan tidak sesuai dengan norma sosial.

Deviasi(penyimpangan) dan differensiasi diartikan sebagai tingkah laku yang menyimpang dari tendensi sentral atau ciri-ciri karakteristik rata-rata dari rakyat kebanyakan atau populasi, sedangkan differensiasi diartikan sebagai tingkah laku yang berbeda dari tingkah laku umum. Dalam kaitannya dengan gelandangan dan pengemis, mereka termasuk dalam deviasi situasional. Deviasi situasional disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial diluar individu atau oleh pengaruh situasi dalam mana pribadi yang bersangkutan menjaga bagan internal daripadanya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa, sehingga individu tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Indviidu-individu  atau kelompok-kelompok tertentu bisa mengembangkan tingkah laku menyimpang dari  norma-norma susila atau hukum sebagai produk dari transformasi-transformasi psikologis yang dipaksakan oleh situasi dan kondisi lingkungan sosialnya.Banyaknya jumlah gelandangan dan pengemis bukan lagi menjadi masalah abnormalitas tingkah laku individu, tetapi sudah berkembang mennjadi masalah sosial dan merpkan deviasi situasional. Rehabilitasi yang diperlukan bagi mereka tidak hanya dari panti-panti sosial, tetapi dibutuhkan juga peran dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah.

DEVIASI DAN PATOLOGI

1.Jelaskan mengapa disorganisasi sosial merupakan masalah sosial ? Berikan contohnya!
Disorganisasi sosial merupakan masalah sosial karena dilihat dari pengertiannya disorganisasi sosial adalah suatu proses sosial kontinu yang memanifestasikan aspek tekanan batin, ketegangan, bencana batin dari pada suatu sistem sosial. Disorganisasi sosial ada kaitannya dengan gejala disorganisasi individual, karena individu dan masyarakat merupakan aspek yang berbeda dari proses yang sama dalam interaksi sosial, sisi lain kekuatan dinamis yang dapat menumbuhkan disoganisasi sosial juga dapat menjadi penyebab disorganisasi individu, masyarakat yang disorganisasi pada umumnya juga terdiri dari individu yang lebih kurang bersifat disorganisasi. Dengan demikian pecahnya sistem dan ketidakpastian nilai dapat mengakibatkan kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memberikan peluang pada individu untuk melakukan penyimpangan, individu terombang-ambing di antara berbagai nilai dan peran yang saling bertentangan.
Dalam disorganisasi sosial ini perubahan sosial menimbulkan keretakan organisasi sosial yang lama yang merupakan masalah sosial. Individu pada umumnya memiliki kesempatan atau dengan tidak sengaja melakukan penyimpangan, hal ini terjadi karena berbagai faktor yang ada, secara kontrol sosial mungkin tak dapat lagi mengatur perilaku individu. Atau begitu pula sebaliknya, individu merasa bahwasannya apa yang dilakukan sebagai suatu protes atas segala kontrol sosial yang tidak sanggup memnuhi kebutuhannya. Banyaknya kasus yang disebabkan oleh disorganisasi sosial hampir sebagian besar disebabkan oleh ketidakjelasan dari kontrol sosial tersebut. Contohnya pada kasus-kasus suap yang dilakukan para koruptor kepada para jaksa. Disorganisasi sosial terjadi karena para jaksa ini sudah mengabaikan hukum yang ada, mereka melaggar hukum dan tergiur oleh kebutuhan materi. Sehingga mereka yang seharusnya menegakkan hukum malah justru membelokan hukum dan memanipulasinya.
Contoh lain misalnya, ketika individu yang berasal dari desa tidak mampu menyesuaikan diri untuk hidup di daerah perkotaan karena berbagai faktor, misalnya rendahnya pendidikan, ketidakmampuan beradaptasi di masyarakat perkotaan maka individu tersebut tidak mampu melakukan reorganisasi dirinya sehingga melakukan tindakan-tindakan yang maladjusment atau deviasi atau perilaku-perilaku menyimpang lainnya, misalnya bunuh diri, melakukanb tindakan melawan hukum, jumlah kriminalitas atau pelanggaran terhadap norma lain menjadi suatu faktor terjadinya disorganisasi sosial.
2.Dalam aspek sosiokultural deviasi tingkah laku dapat dibedakan menjadi :
a. Deviasi Individualistik
Penyimpangan individual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang menyimpang dari norma-norma suatu kebudayaan yang telah mapan. Misalnya, seseorang bertindak sendiri tanpa rencana melaksanakan suatu kejahatan, Penyimpangan individu berdasarkan kadar penyimpangannya dibagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut.
1. Pembandel
2. Pembangkang
3. Pelanggar
4. Perusuh atau penjahat
5. Munafik
Contoh deviasi individualistik, penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seksual (homoseksual, lesbian, pedofil, zina, seks bebas,dsb), tindakan kriminal (pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, pengrusakan,dsb), gaya hidup (wanita berpakaian mini/ seksi/ ntidak pantas, laki-laki memakai anting, dsb). Deviasi individual dapat diatasi dengan pendampingan keluarga atau orang-orang di sekitarnya yang selalu mendukungnya dan membimbing dia untuk selalu melakukan hal-hal positif.
2.Deviasi Situasional
Deviasi situasional disebabkan oleh pengaruh bermacam-macam kekuatan situasional atau sosial diluar individu atau oleh pengaruh situasi dalam mana pribadi yangg bersangkutan menjaga bagan internal daripadanya. Situasi tadi memberikan pengaruh yang memaksa, sehingga individu tersebut terpaksa harus melanggar peraturan dan norma-norma umum atau hukum formal. Individu-individu atau kelompok-kelompok tertentu bisa mengembangkan tingkah laku menyimpang dari norma susila atau hukum sebagagai produk dari transformasi-transformasi psikologis yang dipaksakan oleh situasi dan kondisi lingkungan sosialnya.
Contohnya, gelandangan, pengemis, gepeng juga dapat digolongkan dalam deviasi situasional karena mereka melakukan perilaku yang menyimpang disebabkan oleh tuntutan keadaan yang memaksa. Sebenarnya mereka juga tidak ingin hidup mereka tidak menentu. Keadaanlah yang membuat mereka mengemis atau menggelandang.
masalah-masalah sosial yang terjada tidak bisa diselesaikan sendiri oleh individu tetapi peranan dari pemerintah sangat dibutuhkan. berbagai macam pusat rehabilitasi didirikan untuk menangani masalah-masalah ini. Rehabilitasi artinya usaha untuk mengembalikan keadaan yang tidak normal ke keadaan yang normal. Deviasi situasional sebenarnya dapat teratasi dengan adanya panti rehabilitasi, guna untuk mengembalikan perilaku menyimpang mereka membutuhkan rehabilitas.
c.Deviasi Sistemik
Deviasi sistemik adalah suatu perilaku penyimpangan yang sudah memilliki pola / sudah terpola, dilakukan terus menerus, yang kemudian menjadi doktrin suatu penyimpangan sosial. Pola perilaku penyimpangan ini sudah tersistem dan terorganisir, karena sudah dilakukan terus menerus maka menjadikan suatu doktrin yang kemudian terstruktur. Contohnya, pola perilaku oang yang terlalu fanatik dengan suatu agama, setiap hari mereka mendoktrin orang lain atau rekruitmen kepada orang baru, yang kemudian didoktrin dengan berbagai ajaran atau aliran. Meskipun berbagai doktrin itu terkadang justru menyesatkan. Contohnya para pengantin atau calon peledak bom yang dari masyarakat biasa kemudian di rekrut dan kemudian di cuci otaknya dengan aliran-aliaran atau ajaran tertentu. Atau aliran NII, mereka mendoktrin para pengikut-pengikut golongan NII bahwasannya agama mereka harus diakui, dan mereka mendoktrin pengikutnya untuk selalu tata pada agamnya, kemudian melakukan rekruitmen-rekruitmen kepada masyarakat yang bertujuan melanggengkan kelompoknya.
3. Buktikan dan berikan contoh bahwa ada korelasi yang tinggi antara beberapa gejala penyimpangan!
Gejala-gejala penyimpangan sosial tentu saja saling berkaitan, kaitan antar gejala-gejala ini yang nantina akan menyebabkan suatu penyimpangan terjadi. Gejala ini kemudian menjadi suatu awal dari sebuah penyimpangan, gejala-gejala inilah yang menjadi suatu faktor pendorong adanya suatu bentuk penyimpangan sosial. Gejala-gejala ini kemudian berkolerasi satu sama lain, hal ini bisa disebabkan dari faktor intern (dari individu itu sendiri) atau pun dari faktor ekstern (lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, budaya, dsb). Dari berbagai faktor itu, korelaasi atau hubungan yang ditimbulkan berakibat pada adanya suatu penyimpangan. Contonya, para pecandu narkoba, bukan hanya satu dua orang yang mengalami itu, bahkan ada banyak orang yang mengalami kecanduan narkoba. Apabila ditanyakan pasti akan ada banyak alasan mengapa mereka lari ke narkoba. Banyak orang-orang yang pada awalnya frustasi, yang kemudian mencari pelarian, karena dirinya tidak sanggup lagi menghadapi permasalahan hidupnya. Banyak faktor yang menyebabkannya, mulai dari permasalahan keluarga (orang tua cerai atau kurang kasih sayang), permasalahan dengan teman kerja, teman sekolah, teman main, dsb. Gejala-gejala dari pecandu narkoba itu adalah bagaimana mereka mencoba melarikan diri dari masalah-masalah yang menimpanya dan kemudian mereka mencari suatu kesenangan, meskipun kesenangan itu negatif. Dengan berbagai faktor yang ada seperti faktor intern dan ekstern, maka disitulah timbul suatu penyimpangan sosial.
4.Berikan tanggapan anda tentang korupsi yang ada di negara kita!
Korupsi di negara Indonesia memang menjadi suatu permasalahan yang pelik. Banyak kasus-kasus yang terjadi, bahkan sampai sekarang masih banyak yang belum terselesaikan. Kasus-kasus korupsi menunggu penanggulangan para pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan. Karena masih banyak yang belum terungkap, rendahnya kesadaran masyarakat akan kontrol sosial bagi para penguasa dimanfaatkan untuk mengambil dan merampas hak milik rakyat. Dengan disertai berbagai argumen untuk membenarkan tindakan pelaku korupsi, tak ketinggalan mereka juga mengajak para pejabat dan pengusaha untuk bekerja sama melancarkan aksi korupsi.
Budaya korupsi memang sudah mengakar, untuk menghilangkannya harus sampai pada akarnya bukan hanya menangkap atau mengadili segelintir orang, atau dalam artian bukan sumbernya yang ditangkap tetapi hanya anak buah atau kaki tangan dari mafia-mafia itu. Sanksi yang tidak jelas juga menjadi salah satu faktor pendukung suburnya budaya korupsi. Para penegak hukum yang seharusnya menjadi suatu penegak keadilan dan bertugas mengadili, ternyata tidak kuat iman tergiur akan materi sehingga mudah disuap. Hal-hal seperti ini yang kemudian membuat krisis kepercayaan rakyat kepada para pemerintah. Rakyat semakin disengsarakan oleh para penguasa yang seharusnya mensejahterakan.
Setidaknya apabila sungguh-sungguh ingin membrantas korupsi, maka dari pemerintah sendiri juga harus melakukan perubahan, mulai dari sistem politik, ekonomi, bahkan pemikiran mereka, tentunya agar menciptakan kondisi negara yang stabil dengan pemerintah yang berdedikasi tinggi untuk negara. Untuk menanggulangi dan memecahkan masalah korupsi ini memerlukan penelitian lebih lanjut, baik mengenai gaji pemimpin, bagaimana moral serta agamanya, dan sebagainya. Penelitian ini dimaksudkan untuk lebih memahami latar belakang pemimpin dan juga mengetahui apa motif-motif serta visi misi para pemimpin.
Berbicara mengenai korupsi dapat pula diadakan mengenai pembagian menurut sifat (motif). Pertama korupsi terselubung, ialah korupsi yang secara sepintas lalu kelihatannya bermotif politik, tetapi secara tersembunyi mendapatkan uang semata-mata. Contoh seorang pejabat menerima suap dengan janji akan berusaha agar seseorang (si pemberi suap) berhasil dipilih untuk jabatan anggota DPR. Tetapi kenyataanya setelah ia menerima suap, ia tak memperdulikan lagi janjinya kepada orang yang memberi suap tersebut. Yang pokok ialah mendapat uang tersebut. Kedua yang bermotif ganda, yaitu seseorang melakukan korupsi yang secara lahiriah kelihatannya hanya bermotifkan pada uang, tetapi sesungguhnya mempunyai motif lain, yakni motif kepentingan politik. Contohnya, seseorang yang membujuk dan menyogok kepada seorang pejabat agar dengan penyalahgunaan kekuasaannya, pejabat itu mengambil keputusan memberikan suatu fasilitas kepada si pembujuk itu, meskipun sesungguhnya si pembujuk tidak memikirkan apakah fasilitas itu akan membawa hasil padanya. Yang pokok adalah dapatnya si pejabat itu menyalahi kewajibannya dengan memberikan fasilitas tersebut, sehingga dengan perbuatannya yang tercela itu, mudahlah juga si pejabat itu jauh dari jabatannya.
Korupsi sudah menjadi kejahatan yang struktural sebagai hasil interaksi sosial yang berulang dan terpadu yang menghambat orang untuk memenuhi kebutuhan dasar. Begitu mengakarnya korupsi sampai membentuk struktur kejahatan yaitu faktor negatif yang terpatri dalam berbagai institusi masyarakat bekerja melawan bersama. Bahkan, karena sudah tersistematis gerakan korupsi sudah menjadi mafia. Munculnya organisasi model mafia hukum menunjukan gejala krisis institusional negara dimana ketidakadilan lebih dominan dari pada pengadilan. Korupsi merajalela sampai mengaburkan batas negara antara yang dilarang dengan yang melarang, yang ilegal dan legal, pelanggaran dan norma, jadi korupsi telah mengakar dan menjadi habitat buruk bangsa.
Mengambil langkah-langkah represif untuk menindak pelaku kejahatan korupsi merupakan salah satu pemecahan. Tetapi dengan pendekatan ini saja, kenyataannya kurang banyak berhasil. Umumnya pelaku skandal ini, memang telah melalui proses pengadilan, namun dana yang telah dikoriup sulit kembali. Perlu ditemukan cara-cara lain yang lebih efektif. Salah satu cara yang efektif, dalam arti dapat mencegah, setidak-tidaknya mengurangi perbuatan tersebut ialah, perlu kiranya dibentuk suatu badan pengawas seperti Federal Trade Commission (dibentuk pada tahun 1914) di Amerika Serikat yang bertugas mencegah persaingan curang. Dapat saja badan tersebut dapat diperankan oleh Bank Iindonesia, tetapi anggota-anggotanya diperluas, yaitu disamping pejabat-pejabat senior Bank Indonesia, juga pengusaha-pengusaha yang cukup berpengalaman, mantan ahli (praktisi), hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan pengacara yang memiliki reputasi tidak meragukan (Baharuddin, 2001 : 37-38).
Kini korupsi sangat kejam dan munafik. Karena sering penyuapan diiringi dengan maksud menjatuhkan si pejabat yang menerima suap. Di lain pihak si penerima suap sudah sangat berani meminta sesuatu dengan berbagai macam cara (cara halus dan kasar) dengan alasan balas jasa, seolah-olah ia sendiri tidak mendapat nafkah dari negara. Banyaak di antaranya yang hanya hidup berfoya-foya, sementara rakyat di sekelilingnya hidup melarat. Sebenarnya masih ada lagi hal-hal yang perlu disempurnakan agar UU Antikorupsi tersebut lebih efektif. Akhirnya kalau pemimpin dan pejabat mampu menjadi teladan untuk bersih dari perbuatan korupsi, hal ini sangat membantu. Kalau golongan atas sudah bersih, diharapkan pejabat-pejabat menengah ke bawah pun akan berbuat hal yang sama.
Selain itu penaganan kasus korupsi juga dapat dilakukan dengan mendirikan badan atau lembaga yang khusus menangani para pelaku korupsi. Selama ini Indonesia memiliki KPK (Komisi Penanggulangan Korupsi), tetapi tugas KPK belum efektif dijalankan, masih banyak hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian sanksi-sanki bagi pelanggar korupsi juga harus tegas dan berat. Setidaknya aparat penegak hukum juga bersih dari tindakan suap, dengan sanksi dan aparat yang tidak korup diharapkan akan mengurangi peluang untuk para pelaku korupsi. Penyelesaian masalah korupsi menjadi suatu permasalahan bersama yang harus dihadapi, dengan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat diharapkan korupsi dapat dicegah atau setidak-tidaknya dapat dikurangi. Masyarakat juga harus pro aktif dalam mengamati para pemimpin, hal ini dimaksudkan untuk kontrol sosial dari rakyat untuk pemimpin atau pemerintah.
5.Bagaimana anda membandingkan tingkah laku “menyimpang” dengan abnormal (maladjusment / tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan ?
Perilaku menyimpang :
Suatu perilaku disebut menyimpang (deviance) apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Menurut kajian sosiologis, perilaku menyimpang bukan sesuatu yang melekat pada bentuk perilaku tertentu, melainkan diberi ciri penyimpangan melalui definisi sosial. Contoh, hidup di satu rumah bagi pasangan yang belum menikah di Indonesia merupakan suatu perilaku menyimpang, sedangkan di masyarakat Amerika tidak disebut sebagai perilaku menyimpang. Masyarakat Indonesia dan masyarakat Amerika memberikan definisi sosial terhadap “hidup serumah tanpa menikah” sesuai dengan nilai dan norma sosial yang ada di masyarakat masing-masing. Ukuran perilaku menyimpang bukan pada ukuran baik dan buruk atau benar salah menurut pengertian umum, melainkan berdasarkan ukuran norma dan nilai sosial suatu masyarakat tertentu. Menurut Lemert, perilaku menyimpang terjadi karena pemberian julukan, cap, atau merek tertentu yang dianggap menyimpang dari suatu masyarakat (labelling). Secara sederhana, perilaku menyimpang dipahami sebagai akibat berlangsungnya proses sosialisasi yang tidak sempurna dan adanya subkebudayaan perilaku menyimpang.
Maladjusment / abnormal / tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan :
`Merupakan suatu perilaku menyimpang, dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk tindakan anti sosial. Seseorang tidak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan pasti disebabkan oleh banyak faktor. Sikap yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang. Seseorang yang tidak mampu menyesuaikan diri biasanya menunjukan sikap yang sama sekali tidak fleksibel, dan setiap sikap anti-sosial menunjukkan ketidakmampuan untuk beradaptasi. Kecenderungan orang abnormal / maladjusment memang sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Manusia tidak dilahirkan dalam keadaaan telah mampu menyesuaikan diri, maka penyesuaian diri terhadap lingkungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan memerlukan proses yang cukup unik . Orang yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan cenderung berperilaku introver atau tertutup dengan dunia luar, orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya bisa jadi disebabkan karena seseorang itu tidak nyaman berada di lingkungannya, orang itu merasa bahwasannya lingkungannya itu tidak sesuai atau tidak cocok dengannya sehingga dia lebih memilih untuk menjauh atau menyendiri dari lingkungannya. Perilaku yang ditunjukan orang dengan perilaku abnormal atau tidak sama seperti masyarakat lain, akan cenderung mengasingkan orang itu dengan cap atau merek atau labelling yang diberikan masyarakat kepada orang yang abnormal itu sendiri. Sehingga muncul rasa teralinasi pada diri seseorang itu, karena mereka merasa bahwa masyarakat tidak dapat menerima mereka, sehingga mereka cenderung akan menjauh dari masyarakat itu sendiri. Seandainya dipaksakan untuk bersosialisasi pun mungkin hasilnya juga akan sama saja, karena si orang dengan adjusment atau anggapan abnormal itu tidak akan bisa lepas dari pencitraan kepada orang tersebut dari masyarakat.
Penyesuaian diri adalah suatu proses. Dan salah satu crri pokok dari kepribadian yang sehat mentalnya ialah memiliki kemampuan untukmengadakan penyesuaian diri secaara haemonis, baik terhadap sendiri maupun terhadap lingkungannya. Seseorang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya mungkin akan lebih baik jika dia memilih lingkungan yang cocok atau mampu menerima dia dengan baik. Karena biasanya jika seseorang yang tidak diterima baik oleh masayarakat akan mempengaruhi perkembangan kepribadian dari borang itu sendiri. Dengan tidak diterimanya dia oleh masyarakat, dia akan cenderung semakin introver dan semakin menutup diri dari lingkungannya, maka diperlukan dukungan dari lingkungan sekitarnya. Seharusnya orang tua atau keluarga sedari kecil memberikan pendampingan bagi anak-anaknya. Atau kalaupun orang tua yang melakukan penyimpangan dibutuhkan peran dari anggota keluarga lain untuk melakukan pendampingan.
Proses penyesuaian diri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu : kondisi fisik, tingkatan perkembangan dan kematangan, faktor psikologis, lingkungan, dan kebudayaaan. Maladjusment atau abnormal atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan intinya merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang, walaupun sebenarnya belum tentu perilaku menyimpang merupakan anti sosial.
Pada intinya maladjusment / abnormal / tidak mampu menyesuaikan diri adalah merupakan suatu bentuk perilaku menyimpang. Biasanya orang yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya akan cenderung berperilaku negatif. Perilaku menyimpang ada yang negatif dan positif, perilaku menyimpang cakupannya lebih luas jika dibandinhkan dengan perilaku abnormal / maladjusment / tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena perilaku abnormal hanya merupakan salah satu bentuk perilaku penyimpangan yang ada.

CONTOH PELANGGARAN NORMA AGAMA

pelanggaran norma agama merupakan pembangkangan terhadap perintah tuhan YME, jika kita melanggar norma agama, maka kita akan diberi sanksi yang disebut DOSA,
contoh pelanggaran norma agama
-menghina orang lain
-mencuri
-berzinah
-tidak berpuasa
-tidak sholat
-minum-minuman keras
-berjudi

NORMA

Pengertian Norma, Kebiasaan, Adat Istiadat dan Peraturan

Setiap individu dalam kehidupan sehari – hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Masyarakat yang menginginkan hidup aman, tentram dan damai tanpa gangguan, maka bagi tiap manusia perlu menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga kepentingan masing – masing dapat terpelihara dan terjamin. Setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban masing – masing. Tata itu lazim disebut kaidah (berasal dari bahasa Arab) atau norma (berasal dari bahasa Latin) atau ukuran – ukuran.

Norma – norma itu mempunyai dua macam isi, dan menurut isinya berwujud : perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat – akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat – akibatnya dipandang tidak baik. Ada bermacam – macam norma yang berlaku di masyarakat. Macam – macam norma yang telah dikenal luas ada empat, yaitu:

Norma Agama

Peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah – perintah, larangan – larangan dan ajaran – ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Pelanggaran terhadap norma ini akan mendapat hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa berupa “siksa” kelak di akhirat. Contoh norma agama ini diantaranya ialah:

  1. “Kamu dilarang membunuh”.
  2. “Kamu dilarang mencuri”.
  3. “Kamu harus patuh kepada orang tua”.
  4. “Kamu harus beribadah”.
  5. “Kamu jangan menipu”.

Norma Kesusilaan

Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Contoh norma ini diantaranya ialah :

  1. “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”.
  2. “Kamu harus berlaku jujur”.
  3. “Kamu harus berbuat baik terhadap sesama manusia”.
  4. “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.

Norma Kesopanan

Norma yang timbul dan diadakan oleh masyarakat itu sendiri untuk mengatur pergaulan sehingga masing – masing anggota masyarakat saling hormat menghormati. Akibat dari pelanggaran terhadap norma ini ialah dicela sesamanya, karena sumber norma ini adalah keyakinan masyarakat yang bersangkutan itu sendiri. Hakikat norma kesopanan adalah kepantasan, kepatutan, atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Norma kesopanan sering disebut sopan santun, tata krama atau adat istiadat. Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat (regional) dan hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu saja. Apa yang dianggap sopan bagi segolongan masyarakat, mungkin bagi masyarakat lain tidak demikian. Contoh norma ini diantaranya ialah :

  1. “Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di dalam kereta api, bus dan lain – lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi”.
  2. “Jangan makan sambil berbicara”.
  3. “Janganlah meludah di lantai atau di sembarang tempat” dan.
  4. “Orang muda harus menghormati orang yang lebih tua”.Kebiasaan merupakan norma yang keberadaannya dalam masyarakat diterima sebagai aturan yang mengikat walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kebiasaan adalah tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan berulang – ulang mengenai sesuatu hal yang sama, yang dianggap sebagai aturan hidup. Kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat.

    Adat istiadat adalah kebiasaan – kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Ada pula yang menganggap adat istiadat sebagai peraturan sopan santun yang turun temurun Pada umumnya adat istiadat merupakan tradisi. Adat bersumber pada sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun temurun, sedangkan kebiasaan tidak merupakan tradisi rakyat.

    Norma Hukum

    Peraturan – peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaanya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat – alat negara, sumbernya bisa berupa peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, kebiasaan, doktrin, dan agama. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Penataan dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan – peraturan hukum bersifat heteronom, artinya dapat dipaksakan oleh kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara. Contoh norma ini diantaranya ialah :

    1. “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa/nyawa orang lain, dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi – tingginya 15 tahun”.
    2. “Orang yang ingkar janji suatu perikatan yang telah diadakan, diwajibkan mengganti kerugian”, misalnya jual beli.
    3. “Dilarang mengganggu ketertiban umum”.

    Hukum biasanya dituangkan dalam bentuk peraturan yang tertulis, atau disebut juga perundang – undangan. Perundang – undangan baik yang sifatnya nasional maupun peraturan daerah dibuat oleh lembaga formal yang diberi kewenangan untuk membuatnys. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi warga negara.

    Hubungan Antar-Norma

    Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma – norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah – kaidah lainnya. Kaidah – kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah – kaidah sosial lainnya itu saling mengisi. Artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hal – hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Suatu kaidah hukum, misalnya “kamu tidak boleh membunuh” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya. Kaidah agama, kesusilaan, dan adat juga berisi suruhan yang sama.

    Dengan demikian, tanpa adanya kaidah hukum pun dalam masyarakat sudah ada larangan untuk membunuh sesamanya. Hal yang sama juga berlaku untuk “pencurian”, “penipuan”, dan lain – lain pelanggaran hukum. Hubungan antara norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum yang tidak dapat dipisahkan itu dibedakan karena masing – masing memiliki sumber yang berlainan. Norma Agama sumbernya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma kesusilaan sumbernya suara hati (insan kamil). Norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang – undangan.(sumber wikipedia)

KETERTIBAN MASYARAKAT

https://nataliatiwilusianti.wordpress.com/wp-admin/media-Manusia, Masyarakat, dan Ketertiban
Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu sama lain, melainkan berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu juga untuk mempertahankan hidupnya, baik terhadap bahaya dari dalam maupun yang datang dari luar. Setiap manusia akan terdorong melakukan berbagai usaha untuk menghindari atau melawan dan mengatasi bahaya – bahaya itu.
Dalam hidup berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia. Kalian juga senantiasa mengadakan interaksi dengan teman – teman kalian, bukan? Interaksi yang kalian lakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan. Pertemuan kepentingan tersebut disebut “kontak“. Menurut Surojo Wignjodipuro, ada dua macam kontak, yaitu :
1. Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentinganyang bertemu saling memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
2. Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan – kepentingan yang bertemu bersaingan atau berlawanan. Misalnya, pelamar yang bertemu dengan pelamar yang lain, pemilik barang bertemu dengan pencuri.
Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa merasa aman, maka setiap bentuk gangguan terhadap kepentingan harus dicegah. Manusia selalu berusaha agar tatanan masyarakat dalam keadaan tertib, aman, dan damai, yang menjamin kelangsungan hidupnya.
Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula manusia adalah mahluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia itu adalah Zoon Politikon, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Hans Kelsen “man is a social and politcal being” artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan mahluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi.

Kehidupan dalam kebersamaan(ko-eksistensi)berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan yang dimaksud dengan hubungan sosial (social relation) atau relasi sosial. Yang dimaksud hubungan sosial adalah hubungan antar subjek yang saling menyadari kehadirannya masing – masing. Dalam hubungan sosial itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi – relasi sosial (a web of social relationship) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat menuntut cara berperilaku antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban.
Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain – lainan karena norma – norma yang mendukung masing – masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.
upload.php?post_id=121&TB_iframe=
Sumber : Wikipedia (9 Januari 2012)